Sabtu, 14 Januari 2012

ANALISIS DAN KRITIK TERHADAP TRENDING TOPIC PARA ILMUWAN POLITIK DALAM KAJIAN POLITIK INDONESIA

ARDIAN BAKHTIAR RIVAI
Mahasiswa S2 Ilmu Politik & Pemerintahan
FISIPOL - UGM



Pendahuluan
Artikel ini akan menjelaskan tentang trending topic yang dilakukan oleh para ilmuwan politik Indonesia dalam mengkaji pola politik di Indonesia. Dalam penulisan artikel ini akan digunakan polarisasi fokus kajian politik Indonesia yang diklasifikasi menjadi empat lokus, yaitu pada era pra-Soeharto, orde Soeharto dan era post-Suharto. Pola yang penulis gunakan ini untuk mempermudah dalam membaca fokus kajian politik Indonesia berdasarkan lokus (ruang) kontestasi politik tersebut. Mengingat variasi dan unsur yang identik dari setiap lokus tersebut, penulis akan mengungkap nilai-nilai dan hikmah yang bisa dipetik untuk kemudian dijadikan sebagai referensi pengalaman dan bekal dalam menjalankan roda perpolitikan dikemudian hari.



Pada bagian akhir penulisan artikel ini juga akan dipaparkan tentang kritik penulis dalam membaca fokus kajian politik Indonesia oleh para ilmuwan politik berdasarkan lokus-lokus yang sudah penulis klasifikasikan tadi. Ada beberapa poin penting yang perlu digaris bawahi dalam bagian ini, yaitu terdapat generalisir oleh para ilmuwan politik khususnya para ilmuwan politik asing. Dan tak jarang generalisir tersebut tidak bisa merepresentasikan kondisi dan pola politik di Indonesia secara keseluruhan. Sehingga tawaran konsep dan gagasan yang disampaikan tidak bisa digunakan oleh seluruh entitas politik di Indonesia secara komprehensif.

Budaya Politik Indonesia
Menjelaskan tentang karakteristik politik di Indonesia tak bisa dilepaskan dari karakteristik budaya Indonesia itu sendiri. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas banyak suku dan golongan membentuk pula bagaimana cara berfikir dan sudut pandang dalam berperilaku dalam hal politik sehari-hari. Dalam beberapa kajian, membaca peta budaya politik di Indonesia tak jarang terdapat banyak deskripsi yang belum mengidentifikasi secara jelas. Ada banyak relatifitas yang tidak serta merta menggambarkan kondisi politik di Indonesia secara keseluruhan. Karya Clifford Gertz tentang politik aliran yang mengambil sampel di Mojokuto yang banyak digunakan sebagai referensi pun belum bisa menggambarkan kondisi politik di Indonesia apabila berbicara konteks Indonesia yang mencakup di luar jawa.

Affan Gaffar (2000) juga menjelaskan betapa kondisi budaya politik Indonesia merupakan kajian yang sangat kompleks dan rumit. Kesulitan identifikasi budaya politik Indonesia, karena atributnya tidak jelas. Akan tetapi Gaffar (2000) menambahkan satu hal yang barangkali dapat dijadikan titik tolak untuk membicarakan masalah ini adalah adanya pola budaya yang dominan, yang berasal dari kelompok etnis yang dominan pula, yaitu kelompok etnis Jawa. Namun saya kurang sependapat dengan Gaffar berkaitan polarisasi yang demikian, karena berbicara mengenai politik Indonesia tidak bisa hanya memasukkan etnis jawa saja. Kondisi saat ini menggambarkan betapa semua etnis memiliki kontribusi yang cukup signifikan bagi pola politik di Indonesia secara progresif.

Dominasi pola politik Indonesia yang didominasi etnis jawa mungkin akan relevan digunakan pada masa lampau saat era orde baru atau bahkan era sebelumnya. Sehingga tak heran apabila Claire Holt, Benedict Anderson, dan James Siegel menulis Political Culture in Indonesia, pembicaraan awal yang dikemukakan adalah menyangkut konsep kekuasaan dalam masyarakat Jawa (Gaffar, 2000). Menurut analisis anderson, konsep tentang kekuasaan dalam masyarakat Jawa berbeda sekali dengan apa yang dipahami oleh masyarakat Barat. Senada dengan Anderson, perbedaan tersebut juga justru terjadi di tubuh internal Indonesia itu sendiri, kajian kekuasaan Jawa tidak bisa dimanifestasikan konsepnya untuk digunakan sebagai pembacaan pola politik di luar Jawa. Ada sangat banyak keberagaman dan variasi pola politik yang terdapat di luar Jawa, yang kesemuanya itu memiliki unsur-unsur identik dan keberagaman yang tak jarang pula bahkan bisa saling kontradiktif.
Dari banyaknya keberagaman dan unsur identik dalam pembacaan pola politik di Indonesia, maka sesungguhnya akan ditemukan satu persamaan substansi dari berbagai budaya politik di Indonesia. Yang paling menonjol adalah adanya budaya politik patronage yang hampir dalam berbagai fokus kajian selalu diungkap. Yang paling hot adalah kajian Sidel tentang Bossism di tiga negara yaitu Filipina, Thailand dan Indonesia. Fokus kajian tersebut tak bisa dinafikkan merupakan penjabaran atas bentuk apa yang disebut oleh James Scott (1976) dengan istilah patron-client yang kemudian penulis pinjam istilah tersebut untuk menjelaskan pola politik di Indonesia. Pola hubungan yang dijelaskan oleh Scott (1976) tersebut juga terdapat dalam kajian Afan Gaffan (2000) yang menjelaskanya secara lebih detail berkaitan dengan pola politik di Indonesia.

Gaffar (2000) menyebutnya sebagai pola hubungan yang bersifat individual, antara dua individu yaitu si patron dan si client terjadi interaksi yang bersifat resiprokal atau timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya (exchange of resources) yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Si patron memiliki sumber daya yang berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan, perlindungan, perhatian dan rasa sayang, dan tidak jarang pula sumber daya yang berupa materi (harta kekayaan, tanah garapan, dan uang). Sementara client memiliki sumber daya berupa tenaga, dukungan, dan loyalitas. Pola hubungan tersebut akan tetap terpelihara selama masing-masing pihak tetap memiliki sumber daya tersebut.

Era Pra-Soeharto
Membaca fokus kajian ilmu politik di Indonesia pada era kolonial tak bisa dilepaskan dengan karya Cliford Gertz tentang politik aliran yang mengambil sampel penelitian di Mojokuto. Gertz (1960) dalam buku The Religion of Java membagi strata sosial politik menjadi tiga aliran. Gertz melihat bekerjanya tradisional religio political system dalam menentukkan pemilahan sosial (social cleavages) dalam masyarakat jawa. Pemilihan sosial itu menyangkut perbedaan pandangan hidup, prefrensi etis, serta ideologi politik orang jawa. Pemilihan dalam religio political system ini selanjutnya disebut aliran menurut Gertz, pemilahan sosial berbasis aliran itu meliputi: abangan, santri dan priyayi.

Predikat ‘Abangan’ digunakan Gertz untuk menunjuk pada kelompok sosial yang mempraktekkan varian tradisonal religio system yang bersumber pada tradisi “kejawen”, seperti slametan (manifestasi konsep harmoni-pesta ritual komunal) percaya pada mahluk halus (tuyul, demit, danyang) serta praktek perdukunan. Diasosiasikan dengan tradisi petani di pedesaan jawa mengalami proses pemaknaan baru untuk membuat relevan: oleh organisasi modern seperti permai (persatun rakyat marhaen indonesia) dan abangan cenderung mendukung parpol nasionalis-sekuler. Dalam beberapa aspek konsep abangan ini sudah melekat dalam benak masyarakat dan sangat mempengaruhi ideologi politik di kehidupan sehari-hari.

Penyebutan ‘Santri’ digunakan untuk menunjuk pada kelompok sosial yang percaya dan taat menjalankan ajaran atau tradisi Islam, seperti shalat lima waktu, salat jumat, berpuasa di bulan ramadhan, bayar zakat dan menunaikan ibadah haji. Diasosiakan dengan tradisi dalam komunitas pedagang di pasar-pasar di Jawa secara sosial-politik kelompok santri ini bergabung dalam organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti NU, Muhamadiyah, maupun partai politik seperti Masyumi. Meski dalam beberapa kajian konsep santri ini juga menemui beberapa kendala dalam pembedaan antara santri yang fundamentalis dan santri yang moderat, namun secara umum pengklasisikasian oleh Gertz ini cukup membantu dalam membaca pola politik berdasarkan aliran kepercayaan maupun agama yang terjadi di Indonesia.

Selanjutnya adalah konsep ‘Priyayi’ digunakan untuk menunjukkan kelompok sosial yang mengacu pada tradisi priyayi yang identik dengan etika (sopan-santun/ unggah-ungguh), seni dan praktek mistik. Priyayi diasosiasikan pada tradisi komunitas birokrasi kelompok priyayi tergabung dlm organisasi-organisasi kebatinan, seperti: budi setia, sumatah, kawruh beja, ilmu sejati dan sebagainya. Dalam beberapa kasus priyayi ini kemudian melahirkan semacam ideologi politik yang lebih bersifat eksclusive karena adanya kelas sosial yang lebih tinggi dari kelas sosial lain dalam tataran kemasyarakatan tersebut.

Kebijakan kolonial Hindia Belanda (1619-1942) yaitu membawa produk pertanian dari Jawa yang subur ke pasar dunia, di mana produk-produk tersebut sangat dibutuhkan dan laku, tanpa mengubah secara fundamental struktur ekonomi pribumi. Namun, pemerintah kolonial tak pernah berhasil mengembangkan ekonomi ekspor secara luas di pasar dunia, seperti halnya Inggris pada masa yang sama, sehingga kepentingan utama Pemerintah Belanda tetaplah bertumpu pada koloninya: Hindia Belanda. Upaya pemerintah kolonial untuk meraih pasar internasional yaitu mempertahankan pribumi tetap pribumi, dan terus mendorong mereka untuk berproduksi bagi memenuhi kebutuhan pasar dunia. Keadaan ini mewujudkan struktur ekonomi yang secara intrinsik tidak seimbang, yang oleh J.H. Boeke (1958) disebut dualisme ekonomi.

Pada era kolonial ini sangat jelas para ilmuwan politik seperti Cliford Gertz dan J.H. Boeke larut dalam kajian politik aliran dan strata sosial masyarakat di Indonesia. Munculnya pemikiran yang semacam ini tak bisa dipungkiri sebagai akibat dari kondisi masyarakat Indonesia yang saat itu masi terjajah sehingga ada kecenderungan untuk menarik kesimpulan bahwa dominasi kekuatan penjajah yang masih menancapkan kukunya di bumi pertiwi merupakan kekuasaan yang monopolistik terhadap masyarakat asli Indonesia. Ada kecenderungan kajian yang dilakukan oleh Gertz dan Boeke tersebut hanya membaca Indonesia dari kaca mata Jawa saja. Masi banyak aspek-aspek lain di luar Jawa yang belum terakomodir dari kajian-kajian mereka sehingga sangat kental nuansa generalisir yang tidak mengakomodir aspek kultural di luar Jawa.

Kekuatan kelas struktur sosial berdasarkan abangan, santri dan priyayi masi melekat sangat kuat ketika Indonesia memasuki masa kemerdekaan. Kekuatan idelogis dalam perilaku politik masyarakat juga terlihat jelas dari kemunculan partai-parti dalam pemilu 1955. Partai-partai yang berbasis ideologis menjadi kekuatan politik utama dalam pola politik di Indonesia saat itu. Para penyelenggara negara pada awal periode kemerdekaan mempunyai komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Hal itu terjadi karena latar belakang pendidikan mereka (Gaffar, 2000). Dalam konteks yang berbeda, fase awal kemerdekaan merupakan saat dimana Indonesia sedang mencari sistem politik yang tepat untuk Indonesia muda (Pamungkas, 2011).

Pada konsep yang demikian, Pamungkas (2011) menjelaskan partai politik muncul sebagai kebutuhan negara baru untuk memperkuat keberadaan negara yang membutuhkan dukungan dari segenap kekuatan politik rakyat. Berangkat dari kerangka berfikir yang demikian bisa dijelaskan era awal kemerdekaan sebagai era dimana kontestasi politik bertarung pada tataran ideologis yang didominasi oleh pemikiran masing-masing aktor tersebut. Besarnya potensi ideologis partai politik saat itu bisa merepresentasikan betapa kondisi masyarakat Indonesia yang larut dalam hegemoni kemerdekaan menjadikan kondisi politik Indonesia sangat ideologis dan terbebas dari kepentingan-kepentingan pragmatasi layaknya yang terjadi saat masa post-Soeharto yang akan penulis jelaskan di bagian akhir artikel ini.

Dari pemaparan tersebut bisa dijelaskan bahwa pada masa pra-Soeharto terdapat dua kategori utama yang bisa menjelaskan fokus kajian ilmuwan poltik Indonesia. Yang pertama, adalah era kolonial yang lebih menekankan politik aliran berdasarkan kepercayaan dan keagamaan. Dan yang kedua, masa awal kemerdekaan yang lebih menekankan aspek ideologi politik yang berkembang di masyarakat saat itu yang secara langsung mempengaruhi perilaku politik masyarakat Indonesia kala itu. Perilaku yang penulis maksudkan adalah dalam hal menentukan pilihan terhadap partai politik dan bentuk partisipasi politik atas dasar ideologi dan pemahaman politik saat itu.


Era Soeharto
Meminjam kategorisasi yang dilakukan oleh Warman (2004), secara sederhana masa pemerintahan Soeharto dibagi atas tiga periode yang masing-masing terdiri dari sekitar satu dekade dengan batasan yang penulis nilai tidak jelas. Masa tersebut Warman (2004) membaginya menjadi tiga masa yaitu awal, perkembangan atau kejayaan dan akhirnya masa penurunan atau kejatuhan Soeharto. Warman (2004) menjelaskan masa awal merupakan masa dimana Soeharto yang diragukan oleh banyak pihak untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia berusaha untuk menumbuhkan kekuasaanya secara perlahan-lahan. Selanjutnya pada masa perkembangan dan kejayaan Soeharto berhasil mengumpulkan seluruh kekuasaan di tanganya. Tidak hanya sekedar mengangkat menteri, tetapi juga mengetahui dan merestui pengangkatan seluruh jabatan eksekutif seperti gubernur, walikota dan jabatan strategis lainya (Warman, 2004).

Dalam ranah legislatif kekuasaan Soeharto juga bisa melakukan kontrol untuk mengangkat sebagian anggota parlemen yang tidak dipilih melalui pemilu. Untuk menjadi ketua partai, bahkan ketua Palang Merah Indonesia. Dalam bidang yudikatif Soeharto juga menancapkan kukunya, pengangkatan hakim agung dan Ketua Mahkamah Agung bergantung kepada Soeharto. Tidak hanya ketiga pilar demokrasi itu saja, dalam bidang bisnis Soeharto juga memilih Direktur Utama BUMN (Badan Usaha Milik Negara) apalagi yang sangat vital seperti Pertamina. Begitu juga halnya dengan kebijakan-kebijakan strategis yang akan dikeluarkan juga harus menunggu restu Soeharto sebagai kepala negara (Warman, 2004).

Dan pada masa terakhir, masa dimana kejatuhan Soeharto dijelaskan oleh Warman merupakan masa dimana titik paling mengkhawatirkan dari roda kepeminpinan era Soeharto. Setelah istrinya meninggal tahun 1996 orang mulai mempertanyakan masa kejatuhan Soeharto. Dengan ditandai oleh keberhasilan para Mahasiswa yang digagas oleh Amien Rais untuk menduduki gedung DPR pada 20 mei 1998 siang, saat yang sama 14 menteri menyatakan tidak bersedia duduk dalam kabinet baru yang akan dibentuk Soeharto. Ini menjadi tikaman paling menyakitkan dan sekaligus tikaman terakhir dari para pembantu Soeharto yang terkenal akan loyalitasnya pada Soeharto.

Mengkaji era Soeharto tak bisa dilepaskan juga dengan kajian tentang kekerasan militer yang terjadi selama kekuasaan Soeharto berlangsung. Setidaknya Chandra (2003) mengkajinya dengan memfokuskan kajian kepada kekerasan politik pada era orde baru. Tampilan kekuatan politik era orde baru menggantikan rezim politik demokrasi terpimpin di panggung politik di Indonesia ditandai dengan proses berlangsungnya tindakan menafikkan nilai-nilai kemanusiaan, berupa pembantaian terhadap sebanyak ratusan ribu orang-orang yang tergabung dalam organisasi komunis selama kurun waktu tahun 1965-1966. Predikat kekuatan kekerasan yang melekat pada era Soeharto menjadi menarik untuk diperjelas mengingat dengan kurun waktu hampir 32 tahun era kepemimpinan Soeharto, belum ada satu kasuspun yang bisa dibawa ke ranah hukum untuk memperjelas Soeharto sebagai aktor utama penggunaan kekerasan tersebut.

Fenomena kekerasan pada masa Soeharto yang penulis pinjam dari konseptualisasi Johan Galtung (dalam Chandra, 2003) dapat berlangsung terutama terjadi pada masyarakat yang sedang aktif memantapkan kehadiran birokrasi nasional (state building) dan menggalakkan akumulasi kapital. Meski masyarakat menyadari adanya penggunaan kekerasan dalam pemerintahan birokrasi dalam kehidupan sipil, namun atas ekspektasi yang besar dari masyarakat akan stabilitas birokrasi pemerintahan maka seakan-akan penggunaan kekerasan tersebut tertutupi oleh ekspektasi tersebut.

Hall Hill dalam tulisan berjudul ‘Ekonomi Indonesia: Kematian Macan yang Ganjil dan Tiba-tiba’ menggambarkan meningkatnya krisis ekonomi sejak Juli 1997, sangat mempengaruhi pelemahan prospek pemulihan ekonomi Indonesia (Forrester, 1998). Begitu juga dengan Ken Young dan Edward Aspinall menyumbangkan gambaran menyeluruh tentang pelaku politik utama serta kekuatan yang melatari peristiwa-peristiwa Mei. Setidaknya penulis bisa mengambil intisari dari tulisan Young dan Aspinal tersebut tampaknya mereka memfokuskan kajianya pada kekuatan yang bermain semasa kepeminpinan Soeharto yang kemudian penulis interpretasikan sebagai kekuatan militer dalam hal ini kekereasan kemanusiaan atau bahkan pelanggaran HAM. Berbagai figur yang kemudian memainkan peran dalam kejatuhan Soeharto seperti Amien Rais adalah salah satu sosok utama dari elit sipil yang menyerukan agar Soeharto mengundurkan diri (Forrester, 1998). Gambaran tersebut setidaknya memperlihatkan konsistensi kalangan sipil terhadap bentuk-bentuk kekerasan militer ala Soeharto.

Bila Ken Young dan Edward Aspinal menyoroti era Soeharto dan kejatuhanya dilihat dari aktor elit sipil seperti Amien Rais, berbeda halnya dengan Ikrar Nusa Bhakti yang menjelaskan peranan mahasiswa salam memicu jatuhnya Soeharto. Beliau memaparkan persepsi yang jadi tradisi bahwa mahasiswa harus berperan dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan bangsa. Sesuai dengan tradisi tersebut, aktivisme mahasiswa mengalami percepatan di Indonesia sejak awal 1998. Mahasiswa sebagai representasi masyarakat sipili golongan muda diasumsikan memikili idealisme yang bebas dari kepentingan politik pragmatis. Senada dengan Ikrar Nusa Bhakti, penulis juga berasumsi sama terkait dengan pergerakan kemahasiswaan era tersebut yang kontributif terhadap kejatuhan Soeharto.

Dari beberapa kajian ilmu politik Indonesia di era Soeharto seperti yang penulis jelaskan di atas, bisa ditarik 2 substansi besar yang membingkai kajian politik pada masa Soeharto. Yang pertama, penggunaan kekerasan militer ala Soeharto yang menyulut kemarahan masyarakat sipil yang kemudian menjadi substansi kedua. Yang kedua, adanya kebangkitan gerakan masyarakat sipil yang ditandai didukung juga oleh kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat itu. Dua substansi besar ini yang membingkai kerangka berfikir penulis untuk mengambil intisari atas kajian ilmu politik di Indonesia pada masa Soeharto. Meski pelabelan yang penulis lakukan terkesan sepihak, yaitu label Soeharto. Namun, label tersebut tanpa juga mengabaikan aspek dan aktor lain yang bermain dengan kepentinganya masing-masing.


Era Post-Soeharto
Naiknya B.J. Habibie sebagai presiden setelah mundurnya Soeharto, pada tanggal 21 Mei 1998 merupakan awal sebuah periode politik baru dengan perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya bagi banyak kalangan di Indonesia. Pasca mundurnya Soeharto sebagai presiden yang paling lama berkuasa di Indonesia, ada banyak deretan dan barisan ekspektasi masyarakat akan perubahan besar terhadap kondisi politik Indonesia. Harapan tersebut tentulah sangat beralasan, mengingat selama hampir 32 tahun masyarakat terbungkam oleh bentuk kekuasaan yang otoriter dan oligarkis.

Banyak yang menilai bahwa transformasi kekuasaan pasca kemuduran Soeharto akan membawa angin segar bagi politik Indonesia. Kebebasan yang menjadi salah satu merek dalam tuntutan reformasi merupakan salah satu dari sekian banyak fokus kajian ilmuwan politik dalam memandang kajian politik Indonesia. Kebebasan yang dimaksudkan merupakan kebebasan yang melingkupi banyak aspek bahkan hingga hal-hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kajian yang dilakukan Vedi Hadiz misalnya mengangkan tema besar desentralisasi yang saat post-Soeharto justru menjadi paradox dan masalah baru bagi konsep pemerintahan di Indonesia. Sorotan Hadiz (2010) juga memasuki ruang dinamika perubahan sosial atau yang dia sebut sebagai “Reorganising Power Institutionaly”. Menarik untuk ditarik kesimpulan ternyata pasca runtuhnya rezim Soeharto justru menimbulkan masalah baru bukan menuntaskan masalah sebelumnya.

Setali tiga uang dengan Vedi Hadiz (2010), Jusuf Wanandi (2002) dalam artikel berjudul “Indonesia: A Failed State?” juga menemukan banyaknya kompleksitas kajian politik yang saling bertemu dan berbenturan pasca era Soeharto. Ketika harapan masyarakat yang tinggi akan perubahan menuju ke arah perbaikan bangsa yang terjadi justru adanya bentuk demokrasi yang kadar liberalism nya melebihi Negara dengan ideology liberalis sekalipun. Kajian-kajian yang sudah dilakukan setidaknya memberikan gambaran betapa kondisi stabil dan ideal yang didambakan oleh masyarakat pada era post-Soeharto justru berbalik 180 derajat dari apa yang diimpikan.

Jusuf Wanandi (2002) bahkan menggambarkan kondisi Indonesia di era post-Soeharto yang mendekati kondisi Negara gagal, meskipun dia masi percaya Indonesia bisa bermanuver untuk ke arah yang lebih baik dan masi melabeli sebagai Negara lemah. Senada dengan Jusuf Wanandi, penulis meminjam kategorisasi Robert I. Rotberg tentang Failed States, Collapesed States, dan Weak States masi memberikan nafas bagi actor dan praktisi politik Indonesia untuk sesegera mungkin melakukan rekonstruksi politik bagi masa depan Indonesia. Kajian-kajian yang sudah ada menunjukkan meskipun saat ini Indonesia masi berada pada level weak states namun bukan tidak mungkin apabila kondisi yang saat ini tidak sesegera dibenahi maka Indonesia juga akan berada jatuh di jurang kategorisasi yang Rotberg sebut sebagai Collapesed States.



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Sampaikan Kritik dan Saran Anda untuk Penyempurnaan Gagasan saya.

Like ABR CENTER - For Indonesian Future

Sahabat ABR Center

Komentar Untuk ABR