Rabu, 18 Mei 2011

Perbedaan sistem politik di berbagai negara

1). Sistem Politik Berdasarkan Ideologi Negara

Kalau ditinjau dari ideologi suatu bangsa maka akan kita mengenal adanya sistem politik libral, Komunis dan Pancasila. Sistem libral ini umumnya dianut oleh negara-negara Eropah Barat, Amerika, Australia, negara Coomonwealth (bekas jajahan Inggris), ideologi Komunis umumnya dianut oleh negara-negara bekas pecahan Uni Soviet dan termasuk negara satlitnya yaitu Cuba, Korea Utara begitu pula Republik Rakyat China. Sedangkan ideologi Pancasila dianut oleh Indonesia.

2) Sistem Politik Berdasarkan Tipe Kabinetnya

Kalau dilihat dari Tipe Kabinet suatu negara, kita akan mengenal adanya sistem politik dengan
a). Tipe Kabinet Ministerial (pertanggungjawaban menteri terhadap parlemen) yang dibagi menjadi
1). Kabinet Ekstra Parlementer dan
2). Tipe Kabinet Parlementer. (Kabinet Parlementer dibagi lagi menjadi 1. Kabinet Partai, 2. Kabinet Koalisi, 3. Kabinet Nasional),
b). Tipe Kabinet Presidensial,
c). Tipe Pemerintahan ala Komunis (ini termasuk ke dalam sistem pemerintahan demokrasi).

3). Sistem Politik Berdasarkan Kekuasaan Negara

Menurut Robert M. Mac Iver, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung memberi perintah maupun secara tidak langsung dengan menggunakan alat kekuasaan.

Kekuasaan politik negara tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara dibidang Administratif (Ekskutif), Legeslatif dan Yudikatif

4). Sistem Politik Berdasarkan Kepartaian

Kita juga mengenal sistem politik dengan sistem kepartaian, menurut Maurice Duverger, dalam bukunya Political Parties membagi sistem kepartaian menjadi tiga bagian yaitu : Sistem Mono Partai, Dwi Partai, Multi Partai

1. Sistem Satu Partai / Partai Tunggal (Mono Partai)

Istilah satu partai atau partai tunggal oleh sementara sarjana dianggap menyangkal diri sendiri (contradictio In terminis). Istilah itu dipakai untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara, maupun untuk partai yang sangat dominan di dalam suatu negara.

Kondisi partai tunggal sangat statis (nonkompetitif) karena diharuskan menerima pimpinan dari partai dominan (pusat) dan tidak dibenarkan melawan. Partai tunggal tidak mengakui adanya keanekaragaman sosial budaya karena hal itu dianggap menghambat usaha-usaha pembangunan. Negara yang menerapkan sistem partai tunggal adalah Uni Soviet (sebelum bubar), RRC dan Korea Utara.. Ketiga negara itu tidak mentoleransi kemungkinan adanya partai-partai lain walaupun potensinya ada di negara tersebut.

Sistem politik dengan partai tunggal di negara Republik Rakyat China adalah sebagai berikut :
- Ekskutif, dipegang oleh ketua partai, sedangkan Sekretaris Jendral Partai merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi setingkat Perdana Menteri
- Legeslatif, lembaga negara tertinggi adalah Kongres Rakyat Nasional, yang bertindak sebagai badan legeslatif
- Yudikatif, dijalankan secara bertingkat dan kaku, oleh Pengadilan Rakyat dan bertanggung jawab di bawah pimpinan Mahkamah Agung Cina. Pengadilan Rakyat bertanggung jawab kepada Kongres Rakyat di setiap Tingkatan.

2. Sistem Dwi Partai (tow party system)

Sistem ini merupakan ciri khas negara Anglo Saxon, Sistem ini dianut oleh Inggris, Amerika dan Philipina. Sistem ini hanya ada dua partai yang sangat dominan, yaitu partai yang berkuasa (partai yang menang dalam pemilu) dan partai oposisi (partai yang kalah dalam pemilu). Biasanya partai oposisi berperan sebagai pengecam setia (loyal oposition) terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan partai yang berkuasa bila dianggap tidak sejalan.

Keberhasilan praktek sistem Dwi Partai ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti :
- masyarakatnya homogen
- konsensus masyarakat yang kuat
- adanya kontinuitas sejarah

Sistem ini didukung oleh pelaksanaan pemilu dengan sistem distrik karena dapat menghambat partai kecil
Sebagai gambaran mengenai sistem politik dalam Dwi Partai adalah yang terjadi di Amerika Serikat adalah sebagai berikut :
- Sistem pemerintahan kabinet presidensial
- Kongres terdiri dari :
• Senat yang beranggotakan 100 orang dengan masa jabatan 6 tahun (setiap negara bagian memiliki 2 orang wakil sebagai Senator)
• Hause of Refresentative beranggotakan 435 orang dengan masa jabatan 2 tahun (dipilih melalui pemilu legeslatif)
• Presiden sebagai pemimpin ekskutif untuk masa jabatan 4 tahun
• Sistem politk Dwi Partai, yaitu Paratai Republik dan Partai Demokrat

Kekuasaan ekskutif dipegang oleh Presiden yang terpisah dengan kekuasaan legeslatif. Badan legeslatif atau Kongres yang terdiri dari Senat dan Hause of Representative (DPR). Untuk menjamin masing-masing kekuasaan dibuat sistem pengawasan dan keseimbangan ( checks and balances)

3. Sistem Multi Partai (multy party system)

Sistem politik dengan banyak partai ini biasanya diterapkan di negara-negara yang terdiri dari banyak agama, suku, ras dan antar golongan (sara). Masyarakat cendrung membentuk ikatan-ikatan terbatas (primodial) sebagai tempat penyaluran aspirasi politiknya. Beberapa negara penganut sistem multi partai adalah Indonesia, Malaysia, India, Prancis dan lainnya.

Apabila sistem multi partai diterapkan dengan sistem pemerintahan parlementer, akan tampak kekuasaan legeslatifnya berada di atas ekskutif. Apabila kabinet yang dibentuk tidak memperoleh suara mayoritas partai, maka partai-partai dapat berkoalisi. Negara akan lebih stabil jika diperoleh mayoritas suara dalam pemilu, oleh partai pemegang kekuasaan pemerintahan

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Sampaikan Kritik dan Saran Anda untuk Penyempurnaan Gagasan saya.

Like ABR CENTER - For Indonesian Future

Sahabat ABR Center

Komentar Untuk ABR