Senin, 03 Mei 2010

Tugas Makalah Filsafat Pancasila

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan pedoman dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasarkan hal itu, Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kristalisasi nilai-nilai Pancasila digali dari kehidupan masyarakat Indonesia yang menampung semua aliran dan paham hidup dalam masyarakat tersebut. Implementasi nilai Pancasila yang baik akan dapat mengarah kepada cita-cita Nasional. Karena itu, Pancasila menjadi sebuah sarana untuk dapat mengembangkan bangsa sebagai suatu falsafah hidup dan kepribadiaan bangsa yang mengandung nilai, norma yang diyakini paling benar, tepat, adil, baik dan bijaksana bagi masyarakat yang dijadikan pandangan hidup untuk kemajuan bangsa Indonsia.
Namun, masa Orde Baru telah memperaktekkan “ Pancasila untuk membunuh Pancasila”. Dalam artian, Pancasila dijadikan suatu objek untuk mempertahankan kekuasaan penguasa sehingga implementasi Pancasila menjadi semu. Bertolak kepada hal itu, masyarakat sekarang ragu terhadap kesejatiaan Pancasila. Sehingga, masyarakat terutama generasi muda Indonesia kurang mampu memahami inti Pancasila secara utuh, meyakini kebenarannya, serta mampu memperjuangkan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Apabila bangsa Indonesia tidak mampu mengembalikan dan menetapkan Pancasila sebagai Alat Pemersatu Bangsa maka bangsa kita akan rapuh karena dapat memunculkan adanya perpecahan.
Berkaitan dengan hal diatas, bagaimana sebenarnya hakikat dari Pancasila tersebut? Dari pertanyaan itu, maka dalam makalah ini kami berupaya menyajikan arti Pancasila yang sesungguhnya. Baik dari segi analitikositesis yakni metode analisis dan sintesis serta memberikan penjabaran tentang makna dari lima sila yang terkadung dalam Pancasila. Agar nantinya, warga negara Indonesia dapat memiliki pemahaman akan arti sesungguhnya dari Pancasila. Baik disadari atau tidak, dan baik diakui atau tidak, bersamaan dengan demikian banyak perbaikan yang dibawa oleh gerakan Reformasi Nasional sejak tahun 1998, juga muncul berbagai kemunduran dalam berbagai bidang, yang dapat menyebabkan kita bertanya-tanya kepada diri kita sendiri: hendak kemanakah Republik ini hendak dibawa? Beberapa contoh kemajuan dan kemunduran dapat disebutkan sebagai berikut. Mari kita mulai dengan kemajuan bahkan kemajuan besar yang telah dibawa oleh gerakan Reformasi Nasional. Seperti juga halnya Orde Baru telah mengoreksi demikian banyak kelemahan Orde Lama, gerakan Reformasi Nasional telah mengoreksi demikian banyak kelemahan Orde Baru, terutama dalam penghormatan dan perlindungan terhadap hak sipil dan politik. Secara umum Republik Indonesia pasca 1998 terkesan memang lebih terbuka dan lebih demokratis. Hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan telah terwujud hampir secara penuh. Pers dan media massa Indonesia termasuk pers dan media massa yang paling bebas di Asia Tenggara.
Partai politik boleh didirikan kapan saja dan seberapa pun banyaknya. Pemberontakan bersenjata di daerah Aceh telah diakhiri dan suatu pemerintahan daerah yang dipilih langsung oleh rakyat Aceh terbentuk, walaupun dengan bantuan mediasi oleh seorang mantan Presiden Finlandia. Rangkaian pemilihan umum telah berlangsung secara langsung, umum, bersih, jujur, dan adil seperti sudah lama didambakan. TNI dan Polri telah dikembalikan pada missi dan fungsi pokoknya, dan seiring dengan itu tidak ada lagi fraksi TNI dan Polri di lembaga-lembaga legislatif. Namun, di luar atau di samping kemajuan besar dalam penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak sipil dan politik tersebut juga terlihat stagnasi, bahkan kemandegan, terutama dalam penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak ekonomi, sosial, serta budaya rakyat Indonesia. Secara umum, Indonesia terasa masih belum mampu keluar dari suasana krisis ekonomi yang bermula pada tahun 1997, satu dasawarsa yang lalu. Jumlah mereka yang hidup dalam kemiskinan masih tetap tinggi. Fasilitas pendidikan serta pelayanan kesehatan yang pernah demikian baik dan murah dilakukan melalui rangkaian sekolah-sekolah SD inpres dan puskesmas terkesan amat merosot. Lumayan banyak pengusaha asing yang sudah menanam modalnya di Indonesia kemudian memindahkan lokasi investasinya ke negara-negara tetangga yang dipandang kondisinya lebih kondusif. Korupsi, yang bersama dengan kolusi dan nepotisme dipandang merupakan salah satu dosa yang diwariskan Orde Baru, bukannya berkurang, tapi malah meningkat, terutama di tingkat daerah. Berbondong-bondong gubernur, bupati, walikota, dan para anggota dewan perwakilan daerah yang dihadapkan ke meja hijau dan dijatuhi hukuman, yang hebatnya, tidak jarang selain mencoba mengelak dengan dalih sakit, juga mampu tampil di depan publik dengan wajah bagaikan tak bersalah, yang kadang kala bahkan dengan penuh senyum. Dalam kehidupan politik, terlihat kesan kuat bahwa telah timbul apa yang pernah disebut dan dikhawatirkan oleh dr Mohammad Hatta sebagai suatu ultra demokrasi. Walaupun lembaga legislatif serta lembaga eksekutif telah dipilih secara demokratis, namun demonstrasi ke jalan-jalan bukan saja tidak berhenti, tetapi sudah menjadi suatu hal yang terjadi secara rutin.
Tiada hari tanpa demonstrasi. Partai-partai politik yang seyogyanya berfungsi sebagai lembaga demokrasi yang mengagregasi serta mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat serta sebagai wahana untuk seleksi kepemimpinan ditengarai hanya asyik dengan dirinya sendiri dan telah mulai kehilangan kepercayaan dari rakyat. Pemekaran daerah-daerah otonom yang berlanjut secara terus-menerus serta penyerahan tugas dan wewenang otonomi yang luas ke daerah tingkat dua terkesan hanya menimbulkan pembengkakan lembaga, penambahan jumlah pejabat serta dukungan fasilitasnya, serta peningkatan anggaran pengeluaran tanpa makna yang signifikan bagi peningkatan taraf hidup rakyat. Di antara para pejabat negara yang baru ini tidak terhitung banyaknya yang berusaha menduduki jabatannya dengan cara memalsu ijazah dan membeli suara dengan satu dan lain cara. Kekuatan TNI terutama di laut dan di udara sedemikian lemahnya, sehingga bukan saja dilecehkan oleh pesawat-pesawat tempur US Navy yang pernah terbang tanpa izin melintasi wilayah teritorial Republik Indonesia, tetapi juga oleh kapal-kapal perang kecil kerajaan Malaysia di perairan Ambalat yang dipersengketakan. Selain itu, jajaran Polri bagaikan tanpa daya menghadapi maraknya illegal logging dan illegal fishing yang terjadi hampir di seluruh pelosok Indonesia. Bersamaan dengan itu, pemberian izin hak pengusahaan hutan dan hak guna usaha yang bagaikan tanpa batas nota bene juga tanpa pengawasan yang efektif bukan saja secara praktis telah mencaplok demikian luas hak ulayat masyarakat adat tanpa ganti rugi satu senpun, tetapi juga telah mengakibatkan penggundulan hutan, yang berakibat terjadinya bencana alam secara beruntun berupa banjir dan tanah longsor. Dalam menangani rangkaian bencana alam ini, dengan tetap menghargai kerja keras pemerintah selama ini, namun sukar dihindari kesan bahwa penanggulangannya lebih banyak dilakukan secara ad hoc. Syukur bahwa akhirnya DPR RI mengesahkan suatu Undang-undang tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur masalah ini secara lebih komprehensif. Sekedar untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja tahunan, tanpa berpikir panjang Pemerintah telah menjual kepada pihak asing badan-badan usaha milik negara yang sangat menguntungkan, seperti Indosat dan PT Semen Gresik. Kemunduran yang terasa paling mendasar selama era Reformasi Nasional adalah merosotnya peran Pancasila sebagai Dasar Negara, dalam arti bahwa secara substantif hampir tidak ada kaitan lagi antara sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan norma-norma hukum nasional serta kebijakan pemerintahan yang seyogyanya menindaklanjutinya.
Sudah barang tentu, frasa Pancasila secara formal hampir selalu disebut sebagai rujukan dalam dokumen-dokumen negara. Namun terlihat jelas bahwa Pancasila yang secara formal dijadikan rujukan tersebut sekarang terasa bagaikan tanpa jiwa, tanpa makna, tanpa substansi, dan praktis tanpa manfaat bagi Rakyat Indonesia. Pancasila telah diredusir dari posisi semula sebagai Dasar Negara yang disepakati sebagai suatu kontrak politik di antara para Pendiri Negara menjadi sekedar semacam mantra sekuler dalam ritual kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam posisi yang telah diredusir ini, hampir keseluruhan kebijakan nasional baik yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam demikian banyak keputusan pemerintahan yang diambil sejak tahun 1998 terasa demikian dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pragmatis berjangka pendek, tanpa idealisme, tanpa filsafat, tanpa ideologi, dan tidak jarang juga tanpa moral. Tidak ayal lagi, kemerosotan peran Pancasila sebagai Dasar Negara ini secara historis dan secara yuridis konstitusional dapat dipandang sebagai ancaman paling besar terhadap keseluruhan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan kita lupakan, bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan alasan pembentukan dan landasan legitimasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ringkasnya, tanpa Pancasila tidak akan ada Republik Indonesia. Namun, juga harus diakui bahwa tidaklah mudah menjabarkan serta menindaklanjuti Pancasila sebagai Dasar Negara tersebut. Ada tiga hal yang menyebabkan kesukaran penjabaran Pancasila itu. Pertama, oleh karena selama ini elaborasi tentang Pancasila itu bukan saja cenderung dibawa ke hulu, yaitu ke tataran filsafat, bahkan ke tataran metafisika dan agama yang lumayan abstrak dan sukar dicarikan titik temunya. Kedua, oleh karena terdapat kesimpangsiuran serta kebingungan tentang apa sesungguhnya core value dari lima sila Pancasila itu. Ketiga, justru oleh karena memang tidak demikian banyak perhatian diberikan kepada bagaimana cara melaksanakan Pancasila sebagai Dasar Negara tersebut secara fungsional ke arah hilir, yaitu ke dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Makalah ini merupakan suatu upaya awal yang sederhana ke arah pengembangan suatu paradigma yang lebih fungsional terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara, dengan harapan agar Pancasila tidak lagi menjadi sekedar mantra sekuler dalam ritual kehidupan bernegara, tetapi benar-benar dapat ditindaklanjuti ke dalam kebijakan nasional oleh dan dalam sistem nasional Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas dapat dibuat beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:
1.2.1 Bagaimana hakikat metode Analitiko Sentetik ?
1.2.2 Bagaimana hakikat Pancasila dalam rumusan Analitiko Sentetik ?
1.3 Tujuan
Adapun tujuan dari rumusan masalah di atas sebagai berikut:
1.3.1 Untuk mengetahui metode Analitiko Sentetik lebih mendalam.
1.3.2 Mengetahui dan memahami hakikat Pancasila rumusan Analitiko Sintetik.

1.4 Mamfaat
1.4.1 Agar dapat memahami metode Analitiko Sentetik lebih luas.
1.4.2 Hakikat Pancasila dalam rumusan Analitiko Sentetik dapat dipahami secara detail dan terperinci.









BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Hakikat Metode Analitiko Sintetik
Salah satu metode filsafat adalah metode Analitiko Sintetik. Metode ini dapat memberikan penjelasan lebih mendalam tentang hakikat dari suatu konsep. Analitiko Sintetik merupakan gabungan dari Metode Analisis dan Metode Sintesis.
1. Metode Analisis
Analisis diartikan sebagai penguraian/perincian. Karena itu, analisis merupakan suatu proses menguraikan sesuatu hal menjadi berbagai unsur yang terpisah untuk memahami sifat, hubungan dan peranan masing-masing unsur. Dengan kata lain, analisis sebagai metode dalam sebuah filsafat yang melakukan perincian terhadap istilah-istilah dan pernyataan-pernyataan ke dalam bagian-bagiannya sedemikian rupa. Tujuan dari metode analisis yakni untuk melakukan pemeriksaan terhadap makna yang terkadung dalam suatu istilah tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan secara konsepsional akan makna dari istilah tersebut.
Suatu istilah dapat tersusun atas keseluruhan bagian-bagian yang menunjangnya. Bagian-bagian ini memiliki korelasi yang erat. Satu bagian menunjang yang lainnya begitu pula sebaliknya. Karena itu dibutuhkan suatu kejelasan dari bagian-bagian tersebut. Agar keseluruhan dari makna istilah tersebut dapat dipahami secara jelas. Dalam melakukan analisis, ada aturan-aturan tertentu yang menjadi petunjuk untuk mengadakan analisis secara ideal agar tidak menimbulkan kesalahan. Dalam artian, analisis berjalan menurut sebuah asas tertentu. Tidak hanya itu, analisis ini harus lengkap, tuntas, jelas, terpisah antara bagiannya.
Analisis berbeda dengan klasifikasi. Klasifikasi merupakan proses pengelompokan sifat, hubungan maupun peranan masing-masing unsur yang terpisah dalam suatu keseluruhan yang sistematis dan bersifat umum. Perbedaan antara analisis dan klasifikasi yaitu analisis lebih erat hubungannya dengan proses yang semata-mata bersifat formal sedangkan klasifikasi lebih bersifat empirik dan induktif.




Jenis - jenis Metode Analisis yaitu:
A. Analisis Logik
Merupakan perincian sesuatu ke bagian-bagian yang membentuk keseluruhan atas dasar prinsip tertentu. Analisis logik terdiri dari:
 Analisis Universal
Yaitu analisis pemecahan suatu istilah dari term umum ke term khusus.
 Analisis dikotomi
Yaitu analisis perincian sesuatu yang dibedakan menjadi dua kelompok, yang saling terpisah yang satu adalah term positif dan yang lain adalah term negatif.
B. Analisis Realis
Adalah perincian berdasarkan atas susunan benda yang merupakan kesatuan dalam istilah tersebut. Analisis Realis terdiri dari:
 Analisis esensial
Adalah perincian sesuatu hal ke unsur dasar yang menyusunnya.
 Analisis aksidental
Adalah perincian suatu hal berdasarkan atas sifat-sifat yang menyertai perwujudannya.
2. Metode Sintetis
Sintetis merupakan kebalikan dari Metode Analisis. Sintesis sebagai metode filsafat yang memiliki pengertian mengumpulkan semua pengetahuan yang dapat diperoleh untuk menyusun suatu pandangan. Tujuan metode ini adalah mencari kesatuan didalam keberagaman. Sehingga, sintetis ini dapat membentuk dan menyusun suatu sistem. Dalam artian, menyusun adanya suatu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat terpisah. Dalam peristilahan filosofis, sintetis menandakan penyatuan beberapa ide untuk menciptakan struktur konseptual yang sempurna/ lengkap. Sebagai suatu metode, sintesis merupakan usaha sadar yang menggabung-gabungkan konseptual kedalam kesatuan-kesatuan yang lebih tinggi.
Dari 2 uraian diatas, maka pada intinya Analitiko-Sintetik merupakan suatu perincian secara konsepsional dari istilah-istilah dalam suatu pernyataan yang kemudian mengumpulkan kembali semua pengetahuan atas istilah-istilah tersebut untuk menyusun suatu rumusan umum sebagai pedoman hidup. Sehingga, suatu konsep dapat dipahami dengan jelas.
2.2 Hakikat Pancasila dalam rumusan Metode Analitiko Sintetik
Masih menjadi pertanyaan menarik, mengapa pidato Pancasila Sukarno 1 Juni 1945 dan bukan alternatif lain yang waktu itu juga ditawarkan dalam sidang BPUPKI yang akhirnya diterima dan bahkan mendapat sambutan tepuk tangan sangat meriah dari para anggota sidang? sesungguhnya terjadi bukan terutama karena lima sila dari Pancasila, yang memang menarik, atau karena ketrampilan berpidato Bung Karno, yang diakui sangat memukau. Sebab, Bung Karno tidak hanya berbicara Pancasila dalam pengertian sebagai lima sila. Dia juga menawarkan kepada para anggota sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada 1 Juni 1945 bahwa kelima sila bisa diperas menjadi tiga sila, yang disebutnya sebagai trisila, dan bahkan, menurut Bung Karno, jika masih dipandang terlalu banyak, trisila itu juga bisa diperas menjadi satu saja, yaitu eka sila, berupa Gotong Royong. Karena itu, penjelasan paling masuk akal dari pertanyaan mengapa usulan Pancasila Bung Karno yang akhirnya diterima adalah karena waktu itu Bung Karno mempraktekkan dengan sempurna apa yang dalam istilah filsafat politik kontemporer disebut sebagai nalar-publik (public reason). Praktek nalar publik selalu mengandung sedikitnya tiga pengertian (bandingkan Rawls, 2002). Pertama, ada kriteria kesetaraan dan kebebasan yang sama, artinya pelakunya menyadari bahwa dirinya adalah anggota dari warga negara yang bebas (free) dan setara (equal), dan menganggap orang lain juga bebas dan setara. Kedua, ada kriteria resiprositas, artinya ketika si pelaku mengajukan usulan kepada pihak lain dalam rangka menentukan persyaratan untuk kerjasama (yang dalam konteks sejarah BPUPK adalah kerjasama dalam membentuk sebuah negara merdeka yang baru) yang pertama-tama dipertimbangkan adalah bahwa usulannya akan masuk akal di mata orang lain, yang juga merupakan warga negara yang bebas dan setara, sehingga mereka menerima kesepakatan bukan karena dominasi atau manipulasi, atau karena tekanan paksa akibat posisi sosial dan politik yang lebih rendah (inferior). Dan ketiga, ada kriteria kebaikan bersama, artinya pokok masalah (subject) yang dibicarakan dalam usulan kerjasama itu adalah tentang kebaikan bersama (public good) atau keadilan politik fundamental, yang mempermasalahkan dua hal, yaitu inti penting konstitusi (constitutional essentials) dan masalah keadilan dasar. Sejarah lahirnya Pancasila adalah contoh sempurna dari penerapan nalar publik itu. Sebab berbeda dengan proposal lain yang juga diusulkan dalam sidang BPUPK pada 1945, Pancasila Soekarno merupakan sintesis dari berbagai pengaruh pemikiran yang disajikan sedemikian rupa, tetapi bukannya dengan menafikan, usulannya dirumuskan dalam pengertian yang menjunjung tinggi pengertian kebebasan dan kesetaraan, resiprositas, dan kebaikan bersama. Inilah rahasianya mengapa Pancasila Sukarno yang akhirnya diterima dengan suara bulat, meskipun dalam konstitusi rumusan itu kemudian mengalami perubahan urutan dan modifikasi.
Kini, kembali pada pertanyaan awal kita, mengapa ada anggapan bahwa Pancasila tidak relevan, jawabannya bisa dijelaskan dengan kalimat negatif, yaitu karena makna Pancasila yang paling mendasar dan sangat penting sebagai nalar publik sudah semakin sulit dikenali. Orang melihat banyak ajaran yang baik dan luhur dari Pancasila tetapi semua itu tidak ada hubungannya dengan realitas hidup mereka sehari-hari. Di masa pemerintah Orde Baru, yang berkuasa hampir selama 32 tahun, telah dilakukan usaha untuk menempa identitas ideologis yang secara historis otentik sekaligus berbeda dengan identitas ideologis regim Sukarno, yaitu dengan cara mengklaim kembali dan membentuk ulang Pancasila. Namun, negara Pancasila yang dikembangkan oleh rezim Orde Baru lebih bertitik tolak dari ajaran Integralisme atau Organisisme yang sesungguhnya berasal dari usulan Supomo pada sidang BPUPK tahun 1945, dan bukan dikembangkan berdasarkan Pancasila sesuai dengan makna awalnya, yaitu sebagai nalar publik.
Sementara nalar publik pada dasarnya sejalan dengan demokrasi konstitusional dengan kriteria berupa persamaan dan kesetaraan, resiprositas, dan orientasi pada kebaikan bersama, ajaran integralism memiliki konsepsi tentang negara yang hampir bertolak belakang dengan konsepsi yang dikenal dalam pengertian demokrasi konstitusional. Kita tahu, dalam perdebatan pembentukan negara, baik BPUPK maupun PPKI, telah terjadi pertarungan antara berbagai pengaruh pemikiran ini. Integralisme mengajarkan konsepsi tentang negara yang menolak pemisahan negara dan masyarakat sipil, dan juga menolak doktrin politik modern seperti pemisahan kekuasaan (separation of power) dan pengawasan dan keseimbangan (check and balances) dalam kekuasaan. Implikasi dari Pancasila yang dipahami dalam pengertian integralisme sangat jelas. Doktrin Orde Baru mengatakan bahwa demokrasi Pancasila tidak mengenal oposisi, sebab sebagaimana keyakinan integralisme, pemerintah pada dasarnya akan selalu baik hati, dan tidak pernah menyengsarakan rakyatnya. Tidak boleh ada pandangan yang membedakan antara pemerintah dan rakyat, dan karena itu sistem politik harus dikembangkan sedemikian rupa untuk memastikan masyarakat sipil di bawah kontrol negara.
Pancasila sebagai nalar publik lebih dekat dengan demokrasi konstitusional, ketimbang dengan ajaran organisisme atau integralisme.
Pandangan dasar tentang negara dalam demokrasi konstitusional adalah bahwa kekuasaan di manapun bisa bersalah juga. Para pendukung demokrasi konstitusional meyakini bahwa kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut pula. Maka tentu saja sangat berbahaya jika satu orang diberi kekuasaan sekaligus untuk membuat hukum, melaksanakan hukum, dan mengadili pelaksanaan hukum. Orang semacam ini memiliki kekuasaan absolut, dan dia nyaris menjalankan fungsi seperti yang dijalankan Tuhan atau Dewa. Padahal manusia bukan Tuhan atau Dewa, dan juga bukan malaikat yang selalu baik, patuh pada perintah Tuhan dan tidak pernah lupa. Karena itu demokrasi konstitusional menyarankan bahwa dalam merancang sebuah pemerintahan yang diatur oleh manusia terhadap manusia, kesulitan terbesar akan terletak dalam dua hal, pertama, bagaimana memberikan kemungkinan pemerintah mengontrol yang diperintah, dan kedua, bagaimana menentukan kewajiban pemerintah untuk mengontrol dirinya sendiri. Ketika praktek bernegara, dalam negara yang mengakui berdasarkan Pancasila, tidak banyak memperhatikan persyaratan untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar bisa mengontrol dirinya sendiri, maka hal ini pasti menimbulkan skeptisisme dan bahkan sinisme yang meluas tentang relevansi Pancasila untuk mengatur kehidupan bersama. Tetapi, persoalan politik akhirnya juga berhubungan dengan masalah ekonomi.
Di masa Orde Baru diajarkan secara luas baik dalam penataran P4 maupun dalam buku-buku pelajaran di sekolah bahwa bahwa ekonomi Pancasila adalah khas, Indonesia menolak sistem ekonomi komando, yang menentukan bahwa negara mengontrol baik produksi maupun distribusi, tetapi Indonesia juga menolak ekonomi pasar bebas yang pada intinya menyerahkan semua transaksi ekonomi pada pihak swasta dan negara hanya menjadi semacam wasit. Di telinga, ini terdengar seperti rumusan yang ideal. Dalam praktek, situasinya sangat berbeda. Poin yang ingin disampaikan adalah bahwa anggapan tentang Pancasila yang tidak relevan kemungkinan juga terkait dengan ketidakjelasan pemahaman banyak pemimpin kita menyangkut hubungan antara Pancasila dengan masalah ekonomi.
Dalam praktek, tidak ada negara yang murni menganut ekonomi pasar bebas, atau murni menganut sistem ekonomi komando. Kecenderungan globalisasi dan interdependensi dunia dewasa ini juga memperlihatkan beragam aktor dan kekuatan saling berinteraksi dengan cara yang sangat cepat dan tak dapat dikendalikan. Pancasila, dan juga banyak masyarakat di seluruh dunia sama-sama mendambakan tatanan kehidupan yang lebih adil dan bermartabat. Cara kita menterjemahkan keadilan dan martabat dalam kehidupan kongkrit politik dan ekonomi menentukan seperti apa bentuk negara Pancasila yang kita bayangkan.
Karena itu salah satu masalah yang terkait dengan pertanyaan tentang apakah Pancasila masih relevan, juga terletak pada kemampuan kita menafsirkan kembali arti Pancasila dan terutama menterjemahkan dengan lebih baik hubungan antara negara dan masyarakat sipil atau rakyatnya. Di bawah Orde Baru, Pancasila diyakini sebagai sistem ideologi dan sistem nilai yang komprehensif, lengkap dan menyeluruh, mengatur bukan hanya kehidupan publik dan politik, tetapi juga kehidupan privat. Akibatnya, Pancasila juga dikembangkan dalam bentuk usaha menjabarkan nilai-nilai yang terdapat dalam masing-masing sila Pancasila (dengan cara mencongkel-congkelnya, menurut Almarhum Profesor Umar Kayam), seperti yang pernah kita temui dalam butir-butir P4. Nilai-nilai inilah yang kemudian dicoba disosialisasikan ke masyarakat oleh negara. Ke depan, pemahaman tentang moral Pancasila semacam ini perlu dikaji ulang, mengingat kenyataan bahwa negara sering tidak mampu, dan kalaupun mampu biasanya menuntut harga dan resiko mahal yang harus dibayar ketika mencoba menentukan berbagai kebenaran metafisik (misalnya apakah dibalik realitas ini sesungguhnya roh atau materi), yang sesungguhnya lebih baik diserahkan pada pilihan privat dan menjadi hak warga negara untuk menentukannya sendiri secara bebas. Kembali pada pertanyaan tentang apakah Pancasila masih relevan, karena itu orang juga bisa dengan sangat optimis memberikan jawaban Ya, karena kita memang harus menyelesaikan berbagai masalah mendasar politik, ekonomi dan moral yang sedang kita hadapi dengan cara yang lebih cerdas, namun pendekatannya bukan dengan mengulang Pancasila seperti yang pernah dikembangkan oleh regim Orde Baru, karena visi politik, ekonomi, dan moral Orde Baru nampaknya tidak memadai untuk menjawab relevansi Pancasila untuk masa kini. Jadi, kemungkinan cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan Pancasila sebagai nalar-publik yang merupakan makna penting dan mendasar dari sejarah lahirnya Pancasila yang sudah lama terlupakan.
Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan diundangkan dalam berita republik Indonesia tahun II No.7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945. Sebagai suatu filsafat (philosophical way of thingking/philosophical system) yang uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Karena itu, metode-metode dalam filsafat juga metode dalam Pancasila. Salah satunya, yaitu metode Analitiko Sintesis.
Pancasila dalam rumusan Metode analitiko sintetik (metode analisis dan sintetis) dapat lebih memaknai arti dari Pancasila tersebut. Dari segi analisis, istilah Pancasila terdiri dari dua (2) kata yaitu Panca dan Syila. Panca berarti lima dan Syila vokal i pendek berarti bantu sendi/dasar. Syilla vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang penting, atau yang senonoh. Dalam hal tersebut, Pancasila menggunakan kata syila dengan vokal i pendek. Sehingga Pancasila berarti “ Berbatu sendi lama ” , atau secara harfiah dapat diartikan sebagai dasar yang memiliki lima unsur. Dapat diambil suatu pengertian bahwa Pancasila merupakan lima unsur dasar. Karena itu, Pancasila menjadi lima asas/dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia. Hakikat dari lima sila tersebut adalah :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila pertama Pancasila ini memiliki tiga poin utama yakni Ketuhanan, Maha, dan Esa. Ketuhanan berasal dari kata “ Tuhan ” yang diberi imbuhan berupa awalan ke- dan akhiran – an. Makna ke – an memiliki makna sifat. Sehingga Ketuhanan bermakna sifat-sifat Tuhan. Dengan kata lain, Ketuhanan berarti sifat-sifat Tuhan atau sifat-sifat yang berhubungan dengan Tuhan. Kata “ Maha ” berasal dari Bahasa Sansekerta atau paling berarti mulia atau besar. Sedangkan kata “Esa “juga berhasal dari Bahasa Sansekerta. Esa berasal dari kata “ etad ” yang lebih mengacu kepada pengertian keberadaan yang mutlak. Dari masing-masing bagian dari sila pertama maka Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah berarti Tuhan Yang Maha Esa berarti sifat-sifatnya luhur atau mulia Tuhan yang mutlak harus ada. Dalam artian, sifat luhur yang harus dimiliki oleh segenap bangsa Indonesia.

2. Kemanusia yang Adil dan Beradab
Secara Analisis sila ke 2 Pancasila memiliki tiga poin penting yakni Kemanusiaan, Adil, Beradab. Kemanusiaan berasal dari kata “ manusia ” yang berarti makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki potensi, piker, rasa, karsa, cipta. Karena itulah, manusia ini mempunyai, menempati kedudukan dan martabat yang tinggi. Kata “ adil ” mengandung makna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas ukuran / norma-norma yang objektif dan tidak subjektif. Sehingga tidak sewenang-wenang. Kata “beradab” berhasal dari kata adab + awalan ber. Adab berarti budaya, sehingga beradab mengandung arti berbudaya yaitu sikap hidup, keputusan dan tindakan yang selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya terutama norma sosial dan kesusilaan/norma. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi manusia dalam hubungannya dengan norma dan kebuyaan.
3. Persatuan Indonesia
Sila ke 3 Pancasila memiliki poin penting yakni Persatuan. Persatuan berasal dari kata “ satu “ yang berarti utuh dan tidak terpecah- pecahkan. Dalam hal tersebut, Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam- macam corak beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia merupakan bersatunya warga negara Indonesia yang berbhinneka menjadi 1 kebulatan.
Secara lebih kompleks, Persatuan Indonesia diartikan sebagai perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusian yang Adil dan Beradab. Pada intinya, arti Persatuan Indonesia bukanlah untuk keseragaman tetapi apreasiasi kebhinnekaan dalam suatu negara.
4. Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.
Sila keempat Pancasila memiliki 4 point uatama yaitu Kerakyatan, Hikmat Kebijaksanaan, Permusyawaratan dan Perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata “ Rakyat” yang berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu. Sehingga, Kerakyatan memiliki arti kekuasaan ada pada rakyat atau kedaulatan rakyat. Pont kedua yaitu Hikmat Kebijaksanaan. Hikmat mempunyai arti kearifan. Kebijaksanaan berasal dari kata “ bijaksana “ yang berarti tajam pikiran, pandai dan selalu menggunakan akal sehat. Dari hal tersebut, Hikmat Kebijaksanaan merupakan penggunaan pikiran/ akal sehat untuk mencapai suatu kearifan. Secara lebih mendalam, Hikmat Kebijaksanaan merupakan penggunaan pikiran untuk kepentingan dan dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab yang sesuai dengan itikad hati nurani. Permusyaratan berasal dari kata “ Musyawarah “ yang berarti pembahasan sesuatu dilakukan secara bersama- sama untuk mencapai mufakat. Perwakilan berasal dari kata “ wakil “ yang berarti orang yang dikuasakan untuk menggantikan orang lain. Perwakilan merupakan suatu tata cara yang mengusahakan kedaulatan rakyat dengan melalui wakil- wakil rakyat. Melalui analisis diatas, Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan mengandung arti yaitu rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Keadilan berasal dari kata “ adil “ yang berarti tidak memihak/ tidak berat sebelah. Keadilan berarti sifat- sifat yang tidak memihak. Keadilan Sosial mengadung arti keadilan ( sifat yang tidak memihak ) yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan baik material maupun spiritual. Rakyat memiliki arti sekelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu. Seluruh Rakyat Indonesia merupakan setiap orang yang menjadi Rakyat Indonesia baik yang berdiam diwilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara yang berada diluar negeri. Melalui penjabaran diatas, maka Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung arti bahwa Setiap orang Indonesia mendapat perlakuan adil baik dari bidang politik, hukum, ekonomi dan kebudayaan.










BABIII
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Salah satu metode filsafat adalah metode analitiko sintetik. Metode ini merupakan gabungan dari metode analisis dan metode sintesis. Gabungan dua metode dalam Analitiko-Sintetik dapat memberikan penjelasan lebih mendalam tentang hakikat. Analisis diartikan sebagai penguraian/perincian. Karena itu, analisis merupakan suatu proses menguraikan sesuatu hal menjadi berbagai unsur yang terpisah untuk memahami sifat, hubungan dan peranan masing-masing unsur dengan kata lain, analisis sebagai metode dalam sebuah filsafat yang melakukan perincian terhadap istilah-istilah dan peryataan-peryataan kedalam bagian-bagiannya sedemikian rupa. Sintetis merupakan kebalikan dari metode analisis dan penyelesaian. Sintesis analisas sebagai metode filsafat yang memiliki pengertian mengumpulkan semua pengetahuan yang dapat diperoleh untuk menyusun suatu pandangan.
Pancasila adalah dasar filsafat Negara Republik Indonesia yang secara resmi tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan diundangkan dalam berita republik. Indonesia tahun II No.7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945. Sebagai suatu filsafat (philoso phical way of thingking/philosophical system) yang uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam hal tersebut, Pancasila menggunakan kata syila dengan vokal i pendek. Sehingga, secara analisis Pancasila berarti “ Berbatu sendi lama ” , atau secara harfiah dapat diartikan sebagai dasar yang memiliki lima (lima) unsur. Dapat diambil suatu pengertian Pancasila dari analisis istilahnya yakni lima unsur dasar. Karena itu, Pancasila menjadi lima asas/dasar Negara Republik Indonesia.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusia yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

7 komentar:

  1. Tx u y...
    Blog ini uda membuka wawasan saya tentang filsafat Pancasila..

    BalasHapus
  2. terima kasih kak.....

    BalasHapus
  3. terima kasih kak.....

    BalasHapus
  4. Thanks kak. Ijin dikopi untuk tugas yang sama . Semoga makin maju dan sukses selalu ......

    BalasHapus
  5. Good artikel,...

    kebetulan judul makalah saya sama untuk itu mohon restunya eh ijinnya saya copy buat nambah2 referensi,.. thanks a bunch. GBU.

    BalasHapus
  6. cukup lengkap sekali artikelnya.. maksih ya tas infonya... salam kenal

    BalasHapus
  7. maksi kaka sudah mempermuda z mejari tugassssss,,,,,kali lagi makasi ya kaka.

    BalasHapus

Sampaikan Kritik dan Saran Anda untuk Penyempurnaan Gagasan saya.

Like ABR CENTER - For Indonesian Future

Sahabat ABR Center

Komentar Untuk ABR